"Sejak reformasi apakah ada kasus HAM yang selesai? Pernah nggak? Mulai dari Zamannya Pak Habibie, Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY dua periode, pertanyaannya apa ada yang selesai? Belum ada," kata Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding, di Jl Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (13/1/2019).
"Kenapa? HAM ini menyangkut bukti. Di zaman Pak Jokowi jauh lebih maju, apa kemajuannya? Pak Jokowi menginstruksikan kepada Jaksa Agung agar seluruh temuan-temuan Komnas HAM, ditindaklanjuti dalam bentuk penyidikan. Itu intruksi Pak Jokowi loh," sambungnya.Web Togel Judi Online
Dia mengatakan sulitnya ditemukan bukti-bukti dalam kasus pelanggaran HAM berat itu membuat penanganan kasus belum bisa naik ke tingkat penyidikan. Meski begitu, lanjut Karding, Jokowi berusaha menempuh jalur non yudisial.Web Togel Judi Online
"Tapi Jaksa Agung harus bekerja profesional, menurut dia, seluruh ini belum ada yang patut ditingkatkan ke penyidikan. Maka yang dilakukan antara Komnas dan Kejaksaan, maka dilakukan lah Pak Jokowi menemui korban-korban itu. Menemui korban-korban itu menawarkan solusi non yudisial," ucap politikus PKB ini.
Namun, dari keluarga korban masih ada yang meminta kasus diselesaikan lewat jalur yudisial. Problem ditemukan saat bukti-bukti sudah didapatkan. Walau demikian, Karding mengatakan Jokowi sudah berusaha.
"Karena yusdisial nggak mungkin selesai, maka non yudisial kan harus begitu kan, supaya tidak ada beban masa lalu untuk masa yang akan datang. Tapi, sebagian temen-temen korban ini maunya tetep lewat yudisial, ini kan harus dibuktikan secara hukum, problemnya di situ. Itu jangan dilihat tanpa kerja Pak Jokowi, kerja dia. Sudah punya usaha ke sana, maksimum dia," tuturnya. Web Togel Judi Online
Sebelumnya, Kontras meluncurkan laporan empat tahun soal penanganan HAM pada masa pemerintahan Jokowi-JK. Kontras menilai Jokowi-JK gagal dalam upaya menyelesaikan atau memenuhi agenda HAM.
"Yang kedua, yang penting juga dan menjadi concern menarik perhatian publik juga selama selama 4 tahun kepemimpinan Jokowi itu adalah penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu. Ini menjadi salah satu indikator kegagalan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla untuk menyelesaikan atau memenuhi agenda hak asasi manusia," ujar kata Koordinator Kontras Yati Andriyani di kantornya, Jalan Kramat 2 Nomor 7, Kwitang, Senen, Jakarta Pusat, Jumat (11/1).Web Togel Judi Online
Kontras menyampaikan hal itu saat memberi catatan jelang debat capres-cawapres yang akan digelar 17 Januari nanti. Debat pertama mengangkat tema 'Hukum, HAM, Korupsi, Terorisme'.
Berita Ini Di Persembakan Oleh : Web Togel Judi Online Selamat Membaca
Tidak ada komentar:
Posting Komentar